BANDA ACEH – Pergantian kepemimpinan di Polda Aceh dinilai menjadi momentum penting untuk membuktikan keseriusan penegakan hukum di Tanah Rencong. Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) meminta Kapolda Aceh yang baru, Irjen Pol. Ruddi Setiawan, segera menjadikan pemberantasan korupsi dan kejahatan lingkungan sebagai agenda prioritas, terutama terhadap sejumlah perkara yang hingga kini masih menjadi sorotan publik.
“Kami berharap Kapolda Aceh yang baru dapat menuntaskan berbagai dugaan tindak pidana korupsi yang selama ini menjadi perhatian publik. Kasus-kasus yang belum selesai harus ditindaklanjuti secara serius dan transparan agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum semakin meningkat,” kata Ketua SAPA, Fauzan Adami, Kamis (9/7/2026).
Menurut Fauzan, masyarakat telah terlalu lama menunggu kepastian hukum atas berbagai dugaan penyimpangan anggaran yang nilainya besar. Penanganan yang berlarut-larut tanpa kejelasan hanya akan memperkuat persepsi bahwa pemberantasan korupsi belum berjalan secara maksimal.
“Perkara dugaan penyimpangan dana beasiswa, anggaran PON XXI, proyek multiyears, hingga pengadaan tiga unit Kapal Aceh Hebat harus menjadi perhatian serius. Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana proses penegakan hukumnya,” ujarnya.
Selain perkara korupsi, SAPA juga mengingatkan Polda Aceh agar tidak mengabaikan kejahatan lingkungan yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Praktik pertambangan ilegal, perambahan hutan, dan galian C tanpa izin disebut masih marak terjadi di berbagai daerah serta berdampak langsung terhadap kerusakan lingkungan dan meningkatnya risiko bencana.
“Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan lingkungan harus dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu. Kerusakan alam yang terjadi hari ini akan menjadi beban besar bagi masyarakat di masa depan jika terus dibiarkan,” tegas Fauzan.
SAPA juga meminta Polda Aceh mengawal penggunaan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang bersumber dari pemerintah pusat agar tepat sasaran. Di saat yang sama, aparat penegak hukum didorong menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 yang mengindikasikan adanya potensi kerugian negara.
“Kami berharap setiap laporan masyarakat diproses secara serius sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penegakan hukum yang tegas, transparan, dan tuntas akan menjadi bukti nyata bahwa negara benar-benar hadir dalam memberikan keadilan serta melindungi kepentingan masyarakat Aceh,” pungkas Fauzan. (MTU)
Dalam pengalaman saya mengikuti pemberitaan dan perkembangan penegakan hukum di Aceh, pergantian Kapolda sering kali menjadi titik penting untuk menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi dan perlindungan lingkungan. Khususnya dalam kasus besar seperti penyimpangan dana beasiswa yang mempengaruhi ribuan pelajar, serta anggaran besar untuk kegiatan strategis seperti Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI, masyarakat Aceh tentu sangat berharap proses hukum berjalan cepat dan transparan. Penegakan hukum terhadap kasus korupsi tersebut harus dilandasi prinsip tidak pandang bulu agar kepercayaan publik kembali pulih. Saya melihat selama ini, kendala yang sering muncul adalah kurangnya transparansi dan lambatnya penyelesaian kasus, sehingga masyarakat merasa putus asa dan skeptis terhadap aparat penegak hukum. Oleh karena itu, kehadiran Kapolda Aceh yang baru menjadi kesempatan emas untuk memperbaiki keadaan tersebut. Selain itu, isu lingkungan yang semakin mengkhawatirkan juga perlu mendapatkan perhatian khusus. Pengalaman saya mengamati kondisi di beberapa daerah di Aceh menunjukkan bahwa pertambangan ilegal dan perambahan hutan masih terus berlangsung tanpa penindakan yang efektif. Hal ini bukan hanya merusak ekosistem, tetapi juga meningkatkan risiko bencana alam yang akan merugikan masyarakat luas. Sangat penting bagi Polda Aceh untuk menerapkan tindakan tegas dan konsisten terhadap pelaku kejahatan lingkungan. Penegakan hukum yang keras namun adil akan memberikan efek jera sekaligus menjaga kelestarian alam yang merupakan warisan penting untuk generasi mendatang. Tidak kalah penting, pengawasan terhadap penggunaan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana harus ekstra ketat agar bantuan pemerintah pusat benar-benar tepat sasaran dan tidak diselewengkan. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan yang mengindikasikan potensi kerugian negara harus segera ditindaklanjuti tanpa kompromi. Sebagai warga yang peduli, saya percaya bila penegakan hukum berjalan dengan tuntas dan transparan, maka keadilan bagi masyarakat Aceh akan terwujud dan negara dapat menunjukkan eksistensinya sebagai pelindung hak-hak rakyat. Semoga Kapolda Aceh yang baru dapat membuktikan kemampuannya dan menjadikan agenda pemberantasan korupsi dan pelestarian lingkungan sebagai prioritas utama.
