Arman Rahim Surati Kapolres Bone, Minta Audiensi Terkait Kosmetik Ilegal
KABARPOJOK.COM - Pegiat sosial Arman Rahim akhirnya mengambil langkah resmi terkait maraknya peredaran kosmetik ilegal di Kabupaten Bone. Pada Senin, 7 Juli 2025, Arman menyampaikan surat permohonan audiensi kepada Kepala Kepolisian Resor Bone, AKBP Soegeng, guna membahas penindakan terhadap pelaku dan dugaan keterlibatan oknum dalam bisnis haram tersebut.
Dalam suratnya, Arman meminta waktu bertemu secara langsung untuk memaparkan data awal yang telah dikumpulkannya selama beberapa bulan terakhir. Ia menilai, peredaran kosmetik tanpa izin di Bone telah memasuki tahap yang mengkhawatirkan, bahkan mengarah pada kejahatan terorganisasi.
“Kami tidak bisa lagi hanya bicara di media sosial. Sudah saatnya masalah ini dibawa ke meja resmi,” kata Arman.
Menurutnya, surat itu juga dilampiri sejumlah dokumentasi promosi kosmetik ilegal yang tersebar di media sosial, tangkapan layar transaksi daring, serta foto produk-produk tanpa label resmi yang ditemukan.
“Kami berharap Polres Bone tidak hanya menerima laporan, tapi juga menunjukkan sikap tegas terhadap para pelaku. Jika dibiarkan, ini akan jadi bom waktu bagi kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Arman menyebut akan menyerahkan nama-nama terduga pelaku distribusi serta oknum yang diduga memberi perlindungan terhadap bisnis kosmetik berbahaya ini, jika proses audiensi disetujui.
Sebelumnya diberitakan, penggunaan kosmetik tanpa izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga mengancam keselamatan konsumen.
Produk-produk dimaksud diracik secara amatiran, tanpa pengawasan medis maupun laboratorium yang memadai.
Arman berharap, langkah audiensi ini dapat menjadi titik awal untuk membuka tabir gelap peredaran kosmetik ilegal di Bone dan mendorong aparat untuk bertindak, bukan sekadar mencatat.
Ia mengingatkan, kita berdasar pada owner skincare ber merkuri di Makassar yang telah di vonis karena terbukti melanggar pasal 72 ayat 1 jo pasal 8 ayat 1 huruf a UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
Dan informasi yang kami terima jika salah satu tersangka lain di makassar juga sudah vonis tadi siang.
“ Vonisnya 10 bulan, denda Rp 1 milyar (subsider 2 bulan),” pungkas Arman.
(rs)
#skincare #kosmetikviral #fy #fyp #fypシ #fypシ゚viral #fyppppppppppppppppppppppp #sorotan #publik #viral #viralvideo #hukum #berita #beritatiktok #laguviral #djremix #kosmetik #cantik #sorotantiktok
Peredaran kosmetik ilegal menjadi masalah serius yang dapat menimbulkan dampak kesehatan jangka panjang bagi masyarakat jika tidak segera ditindaki. Kosmetik tanpa izin edar dari BPOM biasanya mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, hidrokinon, dan steroid yang dapat menyebabkan iritasi kulit, alergi, hingga kerusakan organ dalam bila digunakan dalam jangka waktu lama. Penting bagi masyarakat untuk selalu memeriksa label dan izin resmi produk sebelum membeli. Selain itu, penindakan hukum terhadap pelaku distribusi kosmetik ilegal juga sangat penting untuk memberikan efek jera dan mencegah meluasnya peredaran produk berbahaya ini. Sebagaimana disinggung dalam surat Arman Rahim, keterlibatan oknum tertentu bisa memperkuat jaringan kriminal ini sehingga perlu pengawasan ekstra dari aparat penegak hukum. Pengawasan yang ketat dari BPOM dan kampanye edukasi bagi masyarakat terkait bahaya kosmetik ilegal juga perlu ditingkatkan. Konsumen harus memperoleh informasi yang akurat agar tidak mudah tergiur harga murah atau klaim produk yang tidak jelas. Langkah audiensi yang dilakukan Arman Rahim menjadi momentum yang tepat untuk membuka transparansi kasus ini dan memastikan aparat tidak hanya mencatat laporan, melainkan juga melakukan tindakan nyata. Kasus vonis terhadap pemilik skincare bermerkuri di Makassar yang dikenai hukuman penjara dan denda besar menjadi contoh bahwa hukum dapat ditegakkan jika didukung bukti kuat. Ini memberikan harapan bahwa aparat di Bone pun akan menindak pelaku kosmetik ilegal dengan tegas guna melindungi hak konsumen dan menjaga kesehatan publik. Secara keseluruhan, solidaritas masyarakat, pegiat sosial, dan pihak berwenang sangat dibutuhkan untuk memberantas kosmetik ilegal yang selama ini menyusup di pasaran. Dengan demikian, keamanan produk kecantikan yang beredar dapat terjamin dan risiko kesehatan bisa diminimalisasi.
