Dugaan Penyelewengan Alsintan Bantuan di Bengo Dilaporkan ke Polisi
Bone, Global Terkini- Polemik dugaan penyalahgunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) jenis combine di Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, akhirnya berlanjut ke ranah hukum, Selasa, 7 April 2026. Lembaga Pembela Rakyat Sumber Aspirasi (Perkasa) resmi melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian setelah dinilai tak mendapat penanganan serius dari pihak terkait.
Ketua Perkasa, Andi Arman Rahim, menegaskan langkah pelaporan ini penting untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
“Ini kalau dibiarkan sangat merugikan penerima bantuan yang sebenarnya, dalam hal ini kelompok. Selain itu, ini jelas telah merugikan keuangan negara demi kepentingan pribadi,” katanya.
Arman berharap Polres Bone segera menindaklanjuti. Ia menyebut, berdasarkan informasi yang dihimpun, alsintan itu kini berada di wilayah Kabupaten Maros.
Sementara itu, Kepala Desa Walimpong, Akbar, sebelumnya mengaku tidak mengetahui persoalan tersebut.
“Saya juga tidak tau masalah itu, tadi malam dia (B) datang kerumah tapi saya katakan silahkan atur sama orang tua karena saya tidak tau persoalan itu,” terang Akbar dikonfirmasi via WhatsApp, Februari 2026 lalu.
Hal senada juga disampaikan Kepala BPP Kecamatan Bengo, Andi Nila Harun.
Sebelumnya diberitakan, seorang warga Desa Tungke, Kecamatan Bengo, berinisial B mengaku membeli alsintan jenis combine seharga Rp250 juta dari warga Desa Walimpong berinisial HA.
Persoalan mencuat setelah alsintan itu dijual ke Kabupaten Maros oleh menantu B yang menjadi operator. Namun, B tidak dapat menunjukkan bukti pembelian karena disebut tidak memiliki dokumen, dengan alasan alsintan tersebut merupakan bantuan pemerintah.
#fyp #fypシ #fyppppppppppppppppppppppp #viral #viralvideo @POLDA SULSEL @Gerindra @Andiasman1978 @Andi Amran Sulaiman For Wapres @kementrian pertanian
Pengalaman saya pribadi dalam mengikuti kasus-kasus penyalahgunaan bantuan pemerintah memang sering kali menemukan pola yang mirip dengan kasus alsintan di Bengo ini. Seringkali, bantuan seperti alsintan dirancang untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan kelompok tani, tapi adanya indikasi perpindahan barang ke luar area penerima yang sah, seperti pengiriman ke Maros, tentu menjadi perhatian serius. Kasus ini mengingatkan saya pada pentingnya transparansi dokumen dan bukti kepemilikan terkait bantuan pemerintah. Ketidakmampuan warga berinisial B untuk menunjukkan dokumen pembelian alsintan, dengan alasan sebagai barang bantuan pemerintah, menunjukkan lemahnya mekanisme pengawasan dan pelaporan. Dalam pengalaman saya, partisipasi aktif masyarakat dan institusi pengawas lokal sangat krusial untuk memastikan alsintan atau alat-alat pertanian bantuan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Selain itu, komunikasi antar pihak terkait juga penting. Kepala Desa Walimpong dan Kepala BPP Kecamatan Bengo yang mengaku tidak mengetahui masalah ini menandakan adanya gap informasi yang harus segera diperbaiki supaya kasus seperti ini tidak terulang dan penanganan bisa lebih cepat dan tepat sasaran. Saya pernah melihat kasus serupa yang justru bisa teratasi dengan baik ketika pemerintahan desa dan aparatur terkait saling koordinasi dengan baik. Berdasarkan kasus ini, saya menyarankan pentingnya adanya sistem pelaporan digital yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat dan instansi terkait, sehingga keberadaan alsintan dan penggunaannya dapat dipantau secara real-time. Sistem seperti ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas tetapi juga memudahkan pengaduan bila ada penyelewengan. Kesimpulannya, kasus dugaan penyelewengan alsintan di Bengo ini memberi pelajaran penting bahwa bantuan pemerintah harus diawasi secara ketat, didukung dokumentasi lengkap, serta keterbukaan informasi antar warga dan aparat. Dengan begitu, tujuan membantu petani dalam meningkatkan produksi bisa tercapai dan kerugian negara bisa diminimalisasi.
