Dalam membahas kasus korupsi yang melibatkan mantan pejabat tinggi, seperti eks kepala BGN Dadan Hindayana, saya menyadari bahwa penerapan hukuman harus mempertimbangkan aspek keadilan dan efektivitas. Pernyataan Mahfud MD tentang potensi membeli tangan palsu jika hukuman potong tangan dijatuhkan adalah hal yang cukup menggelitik dan membuka perspektif baru dalam pemberantasan korupsi. Pengalaman pribadi saya melihat bagaimana hukuman berat seperti pengucilan atau hukuman penjara yang lama memberikan efek jera lebih signifikan daripada hukuman fisik yang mungkin dapat dimanipulasi. Hukum Islam memang mengatur beberapa hukuman fisik, namun konteks modern memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan sisi sosial, psikologis, dan ekonomi dari pelaku kejahatan. Selain itu, hukuman mati juga menjadi kontroversi karena aspek kemanusiaannya, namun dalam kasus korupsi besar yang merugikan keuangan negara dan masyarakat luas, hukuman berat bisa saja menjadi opsi terakhir agar efek jera benar-benar dirasakan. Kuliah umum yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, memberikan ruang diskusi yang penting bagi para akademisi dan tokoh negara untuk memperdebatkan isu hukum ini. Menurut saya, yang paling utama adalah memastikan hukum diterapkan secara adil dan transparan, sehingga tidak ada ruang bagi pelaku korupsi untuk mengelabui sistem hukum, seperti menggunakan tangan palsu. Pada akhirnya, pemberantasan korupsi memerlukan sinergi antara hukum yang tegas, edukasi publik, serta pembentukan karakter anti korupsi sejak dini agar kasus seperti yang melibatkan Dadan Hindayana tidak terulang kembali.