Dalam konteks memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, penggunaan simbol-simbol yang sah dan resmi sangat penting untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan dan kesatuan. Belakangan ini, muncul permasalahan yang cukup mendapat perhatian publik terkait pengibaran bendera bergambar karakter dari serial anime "One Piece" pada acara resmi kemerdekaan. Menko Polhukam mengambil langkah tegas untuk menanggapi persoalan tersebut, mengingat ketentuan hukum yang mengatur penggunaan bendera harus menghormati nilai-nilai dan simbol nasional Indonesia. Pengibaran bendera yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat menimbulkan ancaman pidana sebagai upaya menjaga ketertiban dan menghormati lambang negara. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa perayaan kemerdekaan tidak menggunakan simbol-simbol yang dapat menimbulkan kontroversi dan mengurangi penghormatan terhadap keberadaan bendera merah putih sebagai simbol persatuan bangsa. Selain itu, hal ini juga mengingatkan masyarakat untuk lebih bijak dalam memilih simbol atau atribut yang dipakai saat acara kenegaraan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman atau pelanggaran hukum. Secara historis, bendera merah putih merupakan lambang perjuangan dan kebanggaan bangsa yang harus dijaga kesakralan dan kehormatannya. Oleh karena itu, tindakan Menko Polhukam yang mengeluarkan peringatan dan ancaman pidana untuk pengibaran bendera dengan gambar One Piece ini juga dapat dilihat sebagai upaya edukasi kepada masyarakat atas pentingnya menjaga nilai-nilai nasionalisme di setiap perayaan resmi. Pemerintah juga terus mengajak masyarakat untuk menyukseskan HUT Kemerdekaan dengan cara yang sesuai aturan dan budaya nasional, agar semangat kebangsaan dapat terus tumbuh dan tercermin dalam setiap elemen yang terlibat. Dengan demikian, persoalan pengibaran bendera One Piece bukan hanya masalah simbol semata, melainkan mencerminkan kewajiban menjaga tata tertib kenegaraan dan penghormatan terhadap identitas nasional, yang menjadi tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat Indonesia.