Tekanan belanja pegawai di daerah memang menjadi tantangan besar dalam pengelolaan keuangan daerah. Dari pengalaman saya mengikuti berbagai diskusi dan kebijakan pemerintah, penghentian rekrutmen tenaga honorer merupakan langkah yang bijak untuk mengurangi beban belanja pegawai yang seringkali sulit diatur, terutama saat APBD mulai membengkak. Selain itu, penyesuaian tunjangan pegawai disesuaikan dengan kemampuan daerah menjadi solusi yang realistis agar pemerintah daerah tidak terjebak pada pengeluaran yang melebihi pendapatan. Salah satu hal yang menarik adalah usulan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat. Pemberdayaan BUMD menjadi kunci untuk memperkuat pemasukan daerah secara mandiri. Contohnya, BUMD yang mengelola sumber daya lokal seperti air minum atau pasar tradisional bisa ditingkatkan efisiensinya untuk meningkatkan kontribusi kepada kas daerah. Top up Dana Transfer ke Daerah (TKD) juga menjadi strategi jitu, terutama dengan penerapan penggunaan 30% TKD untuk belanja pegawai. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi daerah agar dapat menyesuaikan alokasi belanja pegawai sesuai dengan kondisi keuangan saat itu. Pengalaman saya mengamati kebijakan serupa, masa transisi 1-2 tahun yang diusulkan sangat penting agar tidak terjadi gejolak di lapangan, terutama bagi PPPK dan tenaga honorer yang selama ini merasa ketidakpastian nasib. Komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah serta transparansi dalam pengelolaan kebijakan ini akan mempermudah implementasi dan menumbuhkan kepercayaan publik. Secara keseluruhan, solusi yang dipaparkan oleh Tito Karnavian ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menciptakan manajemen keuangan daerah yang lebih sehat dan berkelanjutan, sekaligus menjamin kesejahteraan pegawai negeri tanpa membebani masyarakat secara berlebihan.