KORUPSI DAM KALI BENTAK, KAKAK MANTAN BUPATI JADI TERSANGKA
Sekilas #InfoBlitar - Kemarin (02/06) Kejaksaan Negeri Blitar menetapkan MM, kakak dari mantan Bupati Blitar, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan DAM Kali Bentak di Panggungrejo tahun 2023.
MM diduga menerima uang sekitar Rp1,1 miliar secara bertahap dari tersangka BS Kepala Bidang Sumber Daya Alam sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) proyek tersebut.
Menurut Kasi Intel Kejari, MM berperan sebagai penasehat tim terkait proyek ini.
Setelah pemeriksaan, MM langsung ditahan di Lapas Kelas IIB Blitar. Sekarang total sudah ada 5 tersangka yang ditangani, termasuk direktur penyedia jasa dan beberapa pejabat Dinas PUPR Kabupaten Blitar
Empat tersangka sebelumnya adalah:
MB, Direktur CV Cipta Graha Pratama (Penyedia Jasa)
MID, Admin CV Cipta Graha Pratama (Pengelola uang)
HS, Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Blitar sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
BS, Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kabupaten Blitar dan PPTK
Selain fakta yang sudah diungkap, saya ingin berbagi pandangan tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proyek pemerintah seperti pembangunan Dam Kali Bentak. Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana korupsi bisa terjadi, apalagi jika melibatkan pejabat dan keluarga penguasa daerah. Pengalaman saya sendiri mendengar banyak warga Blitar yang merasa kecewa dan berharap kasus ini menjadi pelajaran agar pengawasan proyek public lebih diperketat. Misalnya, melakukan audit independen dan memastikan semua proses pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai aturan. Selain itu, masyarakat juga perlu aktif mengawasi penggunaan dana publik dengan memanfaatkan teknologi digital dan media sosial sebagai alat pengawas. Dukungan dari semua kalangan sangat penting supaya proyek pembangunan, terutama yang menyangkut infrastruktur vital seperti dam, benar-benar berkualitas dan memberi manfaat nyata tanpa terjadi penyimpangan. Saya percaya bahwa penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi seperti yang dilakukan Kejari Blitar memberi sinyal kuat bahwa korupsi tidak akan ditoleransi. Semoga langkah ini membuka jalan untuk pemerintahan yang lebih bersih dan pelayanan publik yang lebih baik di masa depan.
