Sebagai seseorang yang mengikuti perkembangan isu keuangan daerah, saya sangat memperhatikan kasus dugaan penyalahgunaan SiLPA Rp308 miliar di lingkungan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi. Dari pengamatan saya, kasus ini menunjukkan bagaimana pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah. Salah satu hal yang membuat kasus ini menarik adalah fakta bahwa puluhan paket proyek yang gagal lelang tahun 2025 justru ditenderkan kembali di awal 2026 tanpa adanya mekanisme pengesahan SiLPA melalui DPRD. Ini membuktikan adanya kelemahan dalam tata kelola keuangan daerah yang harus segera dibenahi. Pengalaman saya saat mengikuti diskusi dengan aktivis mahasiswa lokal menegaskan bahwa peran masyarakat dan mahasiswa sangat krusial dalam mengawal keuangan publik. Mereka tidak hanya mengkritisi, tetapi juga memberikan tekanan agar pemerintah dan pejabat terkait bertanggung jawab. Menurut saya, keterbukaan dalam proses tender proyek serta pengelolaan SiLPA harus diutamakan agar kasus serupa tidak terulang. Selain itu, pengawasan internal dan eksternal yang ketat dari DPRD maupun institusi anti-korupsi seperti KPK juga sangat diperlukan. Kasus yang melibatkan nama Tri Adhianto sebagai pemimpin pengelolaan wilayah ini menjadi pelajaran sekaligus tantangan bagi pemerintah Kota Bekasi untuk meningkatkan tata kelola keuangan yang lebih profesional dan transparan. Sebagai warga yang peduli, saya berharap adanya langkah-langkah konkret, termasuk pengesahan anggaran yang sesuai dan audit independen agar anggaran publik dapat dimanfaatkan dengan optimal dan bebas dari praktik korupsi. Ikhtiar ini harus didukung oleh seluruh lapisan masyarakat agar pembangunan Kota Bekasi dapat berjalan lancar dan memberi manfaat maksimal bagi warganya.