Jawa tengah
Warga dan para petani di Desa Selosabrang, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, menyatakan penolakan terhadap rencana pembangunan batalyon TNI di wilayah mereka.
Di tengah tekanan proyek besar dan kepungan perusahaan, para petani memilih bersuara lantang demi mempertahankan lahan pertanian yang selama ini menjadi sumber hidup keluarga mereka.
Mereka khawatir pembangunan batalyon justru akan mempersempit ruang hidup petani lokal, merusak lahan produktif, hingga mempercepat konflik agraria.
Apalagi, wilayah tersebut disebut sudah dijapit dua perusahaan besar, yakni PT UFI dan perkebunan karet milik PT Perkebunan Nusantara.
Bagi warga, tanah pertanian bukan sekadar aset, tetapi satu-satunya sumber penghidupan yang tersisa. Karena itu mereka menilai kehadiran batalyon bukan membawa kesejahteraan, melainkan ancaman baru bagi masa depan petani kecil.
Pengalaman saya berinteraksi dengan komunitas petani di Jawa Tengah sering kali menunjukkan betapa pentingnya lahan pertanian sebagai penopang utama kehidupan keluarga mereka. Misalnya, di Desa Selosabrang, para petani tidak hanya melihat tanah sebagai aset ekonomi, tapi juga sebagai warisan dan sumber daya yang harus dijaga agar tetap subur dan dapat memenuhi kebutuhan pangan. Kehadiran pembangunan besar seperti batalyon TNI seringkali tidak hanya menyita lahan secara fisik, tapi juga membawa perubahan sosial dan ekonomi yang berdampak cukup besar bagi warga sekitar. Petani setempat sangat memahami bahwa ekspansi ini bisa menyebabkan penyempitan ruang hidup mereka, memicu konflik agraria, dan mengurangi ketahanan pangan lokal. Dalam banyak kasus, petani justru terdorong ke status marginal akibat kehilangan akses lahan produktif. Selain itu, berada di tengah tekanan perusahaan besar seperti PT UFI dan PT Perkebunan Nusantara membuat posisi petani semakin rentan. Mereka kerap merasa terjepit dan berjuang mempertahankan tanah yang selama ini menjadi sumber penghidupan. Penolakan terhadap pembangunan batalyon TNI ini bukan semata-mata menolak kemajuan, namun lebih kepada upaya menjaga keberlanjutan hidup komunitas dan mempertahankan lahan ketahanan pangan. Melalui dialog terbuka dan penyusunan kebijakan yang inklusif, saya percaya solusi terbaik bisa ditemukan agar pembangunan berjalan tanpa mengorbankan kesejahteraan petani. Pemerintah perlu memperhatikan aspirasi warga dan melakukan studi dampak sosial secara menyeluruh sebelum melanjutkan proyek besar. Dengan pendekatan yang humanis, kelangsungan hidup petani dan pertumbuhan wilayah bisa berjalan beriringan.
