Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kembali pemerintah daerah agar tidak lagi merekrut tenaga honorer baru karena bisa membebani belanja pegawai dan menjadi bom waktu bagi daerah itu sendiri.
“Pegawai honorer sudah dimoratorium, ini mohon betul untuk seluruh kepala daerah, harus tegas tidak ada tenaga honorer baru,” kata Tito pada rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin.
Menurut Tito, tenaga honorer di bidang administratif cenderung tidak kompeten. Selain juga menyinggung perekrutan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
“Kalau untuk yang tenaga administrasi, seringkali tidak kompeten, tidak memiliki kapabilitas. Mungkin bawaan dari pejabat-pejabat sebelumnya, kepala daerah, tim sukses dimasukkan di sana, datang jam 08.00 pulang jam 10.00, jadi beban,” ucapnya.
Tito menambahkan tenaga honorer yang terus bertambah dan menumpuk hingga akhirnya menuntut kepastian status untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) maupun pegawai negeri sipil (PNS).
“Dengan segala hormat pada forum yang baik ini, untuk rekan-rekan kepala daerah tolong jangan ada lagi dulu penambahan honorer karena akan menjadi beban, beban biaya belanja pegawai dan jadi beban kepala daerah berikutnya, bom waktu,” katanya.
Kendati demikian, Mendagri menegaskan tenaga kerja yang sudah direkrut jangan diberhentikan karena pemerintah tidak ingin menimbulkan keresahan di kalangan pegawai.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda mengatakan larangan perekrutan tenaga honorer sudah menjadi mandatori yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Baca selengkapnya di matasemarang.com
=============================
Pengalaman saya selama mengikuti perkembangan kebijakan ASN dan tenaga honorer di daerah, larangan perekrutan tenaga honorer baru ini sebenarnya cukup krusial untuk menjaga stabilitas anggaran pemerintah daerah. Banyak pemerintah daerah yang sebelumnya merekrut honorer secara berlebihan tanpa mempertimbangkan kapasitas dan kebutuhan riil dari struktur organisasi mereka. Akibatnya, biaya belanja pegawai semakin membengkak dan beban ini bisa berlanjut menjadi permasalahan serius di masa depan. Penting juga untuk memahami bahwa moratorium tenaga honorer bukan berarti pemerintah mengabaikan karyawan yang sudah ada. Seperti yang ditegaskan Menteri Tito, tenaga honorer yang telah ada tidak akan diberhentikan agar tidak menimbulkan keresahan sosial. Namun, penataan ulang kepegawaian perlu dilakukan dengan pendekatan yang tepat, misalnya dengan mengalihkan tenaga honorer yang memenuhi syarat ke PPPK atau PNS sesuai ketentuan yang berlaku. Dari sudut pandang pengelolaan sumber daya manusia di pemerintahan, penekanan pada kompetensi juga sangat penting. Banyak tenaga administrasi honorer yang masuk ke dalam sistem tidak memiliki kapabilitas memadai, kadang hanya karena kedekatan dengan pejabat daerah sebelumnya. Ini menjadi faktor utama mengapa kualitas layanan publik bisa kurang optimal. Dengan adanya moratorium dan penataan sistem pendaftaran yang ketat, diharapkan tenaga ASN yang terpilih akan lebih profesional dan berkomitmen. Selain itu, kebijakan ini sejalan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang ASN yang menjadi landasan hukum pengelolaan aparatur sipil negara. Oleh karena itu, kepala daerah dan instansi terkait harus memahami dan menjalankan aturan ini secara konsisten untuk menghindari masalah anggaran jangka panjang. Saya juga melihat bahwa pemerintah daerah dapat memanfaatkan momen ini untuk melakukan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan karier bagi pegawai yang ada. Hal ini jauh lebih berdampak positif dibandingkan terus merekrut tenaga honorer baru tanpa pengawasan yang ketat. Secara keseluruhan, larangan perekrutan tenaga honorer baru merupakan langkah strategis untuk menjamin keberlanjutan keuangan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
