Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyinggung kondisi penegakan hukum saat menyampaikan pidato di Universitas Borobudur. Dalam kesempatan itu, ia turut menyinggung kasus Andrie Yunus dan menilai respons masyarakat saat ini cenderung kian senyap. Menurutnya, fenomena tersebut menjadi tanda adanya persoalan serius dalam kepercayaan publik terhadap hukum.
Megawati juga mengkritik praktik hukum yang dinilai belum sepenuhnya menghadirkan keadilan substantif bagi rakyat. Ia mengingatkan agar hukum tidak hanya menjadi prosedur formal, melainkan benar-benar berpihak pada keadilan. Selain itu, ia mendorong agar nilai Pancasila tetap menjadi dasar utama dalam sistem hukum nasional serta dijaga konsistensinya.
Dalam berbagai kesempatan, isu penegakan hukum di Indonesia memang sering menjadi sorotan masyarakat, terutama terkait dengan bagaimana hukum seharusnya dapat memberikan rasa keadilan yang sesungguhnya kepada rakyat. Berdasarkan pengalaman saya, fenomena di mana masyarakat tampak semakin diam atau kurang berani menyuarakan ketidakadilan menunjukkan adanya ketidakpuasan yang mendalam terhadap proses hukum yang berjalan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Megawati Soekarnoputri yang menyinggung bahwa kepercayaan publik terhadap hukum mulai pudar. Saya pernah mendengar langsung diskusi di lingkungan kampus yang membahas kasus-kasus hukum yang kontroversial, termasuk kasus Andrie Yunus yang disebutkan oleh Megawati. Banyak yang merasa hukum Indonesia saat ini masih banyak menghadapi tantangan, seperti lambatnya proses hukum, tidak konsistennya penerapan hukum, serta adanya unsur intervensi yang mempengaruhi hasil akhir dari suatu perkara. Selain itu, muncul kekhawatiran bahwa hukum hanya berfungsi sebagai prosedur formal tanpa benar-benar mampu menegakkan keadilan substantif. Saya juga memperhatikan bagaimana nilai-nilai Pancasila sangat penting untuk dijadikan fondasi dalam sistem hukum nasional. Pancasila merupakan jiwa bangsa yang mengandung nilai keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan Indonesia. Ketika nilai ini dijaga dan diterapkan dengan konsisten dalam sistem hukum, maka hukum tidak hanya menjadi alat kekuasaan, tapi dapat bekerja untuk kepentingan rakyat banyak. Fenomena "keberanian dalam masyarakat kian menurun" yang disebutkan Megawati juga saya temui dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang cenderung takut dan ragu untuk melawan ketidakadilan karena merasa sistem hukum tidak akan berpihak kepada mereka. Mereka merasa proses hukum justru dipersulit dan dibebani oleh berbagai prosedur yang tidak rasional. Untuk itu, perubahan mendasar dalam penegakan hukum dan penanaman nilai Pancasila memang sangat diperlukan agar kepercayaan publik dapat dipulihkan. Hukum harus menjadi benteng keadilan yang nyata, bukan sekadar formalitas administratif. Dalam konteks ini, pendidikan hukum dan sosial tentang hak-hak warga negara serta transparansi proses peradilan sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong lebih banyak orang berani bersuara demi keadilan. Saya yakin dengan upaya bersama, Indonesia bisa menciptakan sistem hukum yang adil dan menguatkan kepercayaan publik kembali.
