#kejari #prabumulih #kpu #tersangka --
PRABUMULIH, LEMBAYUNGNEWS – Penanganan perkara dugaan korupsi dana hibah Pilkada Prabumulih 2024 memasuki babak baru. Kejaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih resmi menetapkan tiga orang sebagai tersangka pada Jumat (3/10/2025).
Ketiga tersangka tersebut adalah Ketua KPU Prabumulih berinisial MD, Sekretaris YA, serta Bendahara SH. Setelah ditetapkan, mereka langsung ditahan dan dibawa ke Rutan Kelas IIB Prabumulih dengan pengawalan petugas kejaksaan bersama aparat TNI menggunakan mobil tahanan.
Kepala Kejari Prabumulih, Khristiya Lutfishandi SH MH, melalui Kasi Pidsus Safei SH MH yang didampingi Kasi Intel Ajie Marta SH, membenarkan penetapan itu.
“Benar, hari ini tiga orang sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dana hibah Pilkada 2024 KPU Prabumulih. Modusnya, penggunaan dana tidak sesuai dengan SOP dan peruntukan yang telah ditetapkan,” ujar Safei.
Ia menjelaskan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa sejumlah pihak, termasuk jajaran Komisioner KPU, Sekretaris, Bendahara, Pj Wali Kota, Pj Sekda, Kepala BKD, Kaban Kesbangpol, hingga pihak lain yang berkaitan.
Ketiganya akan menjalani penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Prabumulih. Mereka disangkakan melanggar Pasal 2 dan 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.
Sebagai informasi, dana hibah untuk KPU Prabumulih dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 mencapai sekitar Rp26 miliar. Dari hasil penyidikan, dugaan penyimpangan tersebut menimbulkan kerugian negara sekitar Rp6 miliar.
Sebelum ditahan, ketiga tersangka terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim medis dan didampingi kuasa hukum. Pemeriksaan berlangsung pada pagi hari sebelum surat perintah penahanan diterbitkan penyidik.
Kasus ini menyita perhatian publik, mengingat dana hibah Pilkada merupakan anggaran besar yang seharusnya digunakan sepenuhnya untuk mendukung jalannya pesta demokrasi di Kota Prabumulih tahun 2024. (Raif)
Editor: Rasman Ifhandi
Kasus dugaan korupsi dana hibah Pilkada di Prabumulih ini menjadi gambaran nyata tantangan pengelolaan anggaran publik pada level daerah. Penetapan tiga tersangka, yaitu Ketua KPU, Sekretaris, dan Bendahara, menunjukkan langkah tegas Kejari Prabumulih dalam menegakkan hukum terhadap penyalahgunaan dana negara. Penanganan kasus ini melibatkan berbagai pihak terkait mulai dari jajaran Komisioner KPU hingga pejabat daerah lainnya, yang menandakan adanya usaha menyeluruh untuk mengungkap seluruh fakta dan pelaku yang terlibat. Penggunaan dana yang tidak sesuai SOP dan tujuan hibah menimbulkan kerugian negara yang signifikan, mencapai Rp6 miliar dari total anggaran sekitar Rp26 miliar. Penting bagi publik dan pengelola anggaran lainnya untuk lebih meningkatkan transparansi dan pengawasan dalam distribusi dana hibah terutama dalam pelaksanaan Pilkada. Dengan demikian, dana tersebut dapat benar-benar digunakan untuk mendukung suksesnya pesta demokrasi tanpa ada celah untuk penyimpangan. Selain itu, proses pemeriksaan kesehatan sebelum penahanan serta pendampingan kuasa hukum pada ketiga tersangka menunjukkan adanya kepatuhan pada prosedur hukum yang adil. Ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara di bawah UU Tindak Pidana Korupsi menegaskan keseriusan aparat penegak hukum dalam menindak koruptor di sektor publik. Kasus ini juga mengingatkan kita bahwa pengawasan oleh masyarakat dan media sangat penting dalam memastikan anggaran publik digunakan secara tepat sasaran. Masyarakat diharapkan turut serta aktif mengawasi pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan dana pemerintah agar tercipta pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Dengan perhatian publik yang terus meningkat, diharapkan instansi terkait dapat melakukan perbaikan sistem pengelolaan anggaran dana hibah Pilkada dalam rangka mencegah kasus serupa di masa depan. Hal ini juga menjadi pelajaran bagi daerah lain dalam mengelola dana hibah Pilkada agar sesuai ketentuan dan mendukung proses demokrasi yang sehat.
