Kritik Kosmetik Ilegal Berujung Fitnah, Arman Rahim Polisikan Pengusaha Kosmetik
Bone, Global Terkini- Pegiat sosial yang aktif mengkritisi peredaran kosmetik ilegal di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Arman Rahim, melaporkan seorang pengusaha kosmetik ke Polres Bone atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah.
Arman merasa difitnah terlibat pemerasan, tudingan yang tak hanya beredar liar, tapi juga dikutip sejumlah media tanpa konfirmasi.
“Saya tidak pernah melakukan pemerasan seperti yang dituduhkan. Tuduhan itu sangat merugikan nama baik saya,” kata Arman, Sabtu 5 Juli 2025.
Arman memang dikenal aktif mengkritisi peredaran kosmetik diduga ilegal yang banyak dijual bebas di pasaran hingga media sosial. Beberapa kali ia menyampaikan temuannya ke media ini. Tudingan terlibat pemerasan itu disebutnya sebagai upaya pembungkaman.
Ia menegaskan, langkah hukum ia tempuh demi membersihkan namanya sekaligus meminta pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang menyebarkan tudingan tersebut.
Arman juga berencana akan melaporkan media yang memuat pemberitaan tanpa konfirmasi dari pihaknya ke Dewan Pers.
“Saya tidak pernah dihubungi atau dimintai tanggapan oleh media yang menulis tuduhan itu. Ini sudah masuk kategori pembunuhan karakter,” tegas Arman.
Ia menyebut pemberitaan yang memuat tuduhan dirinya terlibat pemerasan tidak hanya melanggar etika jurnalistik, tapi juga memberi ruang bagi narasi palsu untuk berkembang tanpa kendali.
Sangat disayangkan media memberitakan sepihak. Seharusnya prinsip keberimbangan dijunjung tinggi, tapi ini justru dilanggar terang-terangan,” ujarnya.
Senada, Ashar Abdullah S.H., M.H.Li dari kantor hukum SILAKELIMA LEGAL dan LAW OFFICE selaku kuasa hukum mengatakan, pihaknya menduga kliennya menjadi korban penghinaan atas pencatutan nama yang tidak berdasar.
“Setelah membaca link berita, awalnya klien kami mengkonsultasikan terkait pencatutan namanya. Setelah kami menimbang dan membedahnya di kantor hukum kami, kami menduga adanya penghinaan atas diri klien kami,” ujar Ashar.
Setelah berkonsultasi dengan sejumlah rekan hukum, Ashar menegaskan pihaknya sepakat menempuh langkah hukum guna mengembalikan nama baik kliennya.
“Kami akan mengawal kasus ini agar nama baik klien kami kembali sediakala,” ucapnya.
Arman berharap kasus ini menjadi pelajaran bagi pihak-pihak yang mencoba membungkam suara kritis dengan tuduhan palsu. Ia juga menyerukan agar masyarakat tetap waspada terhadap peredaran kosmetik ilegal.
“Kalau orang yang mengkritik mau dibungkam, siapa lagi yang akan bicara?” ujarnya.
#sorotantiktok #cantik #kosmetik #fennyfrans #skincare #kosmetikviral #djremix #laguviral #publik #fy #fyp #fypシ #fypシ゚viral #fyppppppppppppppppppppppp #sorotan #publik #viral #viralvideo #hukum #berita #beritatiktok @POLDA SULSEL MAKASSAR @bpom skincare @Kementrian kesehatan
Dalam konteks peredaran kosmetik ilegal di Indonesia, pengawasan dan kepedulian masyarakat sangat penting untuk melindungi konsumen dari produk yang membahayakan kesehatan. Kosmetik ilegal sering kali tidak mengikuti standar keamanan serta mengandung bahan berbahaya yang bisa menimbulkan iritasi, alergi, bahkan risiko kesehatan jangka panjang. Oleh karena itu, kritik dan pengawasan oleh pegiat sosial seperti Arman Rahim sangat vital dalam menyuarakan potensi bahaya tersebut. Kasus fitnah terhadap Arman Rahim menunjukkan betapa rentannya suara kritis bisa dibungkam melalui tuduhan palsu dan pemberitaan tidak berimbang. Dalam dunia jurnalisme, prinsip keberimbangan (fairness) dan verifikasi fakta seharusnya dijunjung tinggi agar berita yang disebarkan tidak menimbulkan kerugian atau fitnah bagi individu. Media yang menerbitkan tuduhan tanpa mengonfirmasi ke pihak terkait berpotensi melanggar etika jurnalistik dan hukum pers. Peran hukum dalam kasus ini juga mendapat perhatian penting. Kuasa hukum Arman Rahim dari SILAKELIMA LEGAL dan LAW OFFICE menunjukkan bahwa pencemaran nama baik adalah masalah serius yang dapat diperjuangkan melalui jalur hukum. Dengan langkah hukum yang ditempuh, tidak hanya untuk membersihkan nama baik Arman, tetapi juga sebagai peringatan kepada pihak-pihak yang mencoba membungkam suara kritis dengan cara tidak fair. Selain itu, masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dan teliti ketika membeli produk kosmetik dengan memeriksa izin BPOM dan sertifikasi resmi. Penggunaan kosmetik ilegal tidak hanya merugikan konsumen secara ekonomi, tapi juga berisiko pada kesehatan. Edukasi dan informasi dari sumber yang kredibel sangat diperlukan agar masyarakat bisa memilih produk dengan aman. Kasus ini juga mengangkat pentingnya perlindungan kepada pegiat sosial dan whistleblower yang aktif dalam mengungkap masalah sosial demi kepentingan publik. Tanpa keberanian mereka, bahaya dari peredaran barang ilegal seperti kosmetik berbahaya bisa terus berlangsung tanpa pengungkapan. Dengan adanya kesadaran dan perlindungan tersebut, diharapkan akan muncul lingkungan yang lebih sehat, aman, dan adil dalam peredaran produk kecantikan di Indonesia.
