“Syahroni vs Rakyat: Siapa yang Tolol?”
“Lucu ya… rakyat yang bayar pajak, rakyat yang gaji DPR, rakyat yang tiap hari menanggung utang negara… justru disebut tolol saat bersuara.
Kalau rakyat demo dibilang tolol, berarti pinter itu apa? Diam? Tepuk tangan saat uang rakyat dikorupsi?
Dan lebih aneh lagi, kemarin dia sempat usul OTT KPK harus koordinasi dulu sama ketua partai. Itu sama aja maling bilang ke polisi: ‘Tolong ya, sebelum nangkep saya, izin dulu ke bos saya.’”
Sebagai warga yang intens mengikuti perkembangan politik, saya merasakan kekecewaan yang mendalam saat pejabat seperti Syahroni malah menyebut rakyat yang berani bersuara sebagai tolol. Padahal, justru rakyatlah yang menopang finansial negara dengan membayar pajak dan menggaji DPR. Pernyataan bahwa rakyat yang demo dianggap tolol sangat melukai hati saya dan banyak orang yang memperjuangkan perubahan. Dalam pengalaman saya, pejabat yang mengusulkan agar OTT KPK harus koordinasi dengan ketua partai sebelum dilakukan penindakan menunjukkan betapa jauh mereka dari rasa tanggung jawab atas korupsi yang merajalela. Ini seperti memberi izin pada para koruptor untuk terus merugikan rakyat tanpa takut ditindak. Saya juga ingin menekankan bahwa rakyat bukanlah pihak yang bodoh atau tolol. Mereka hanya ingin suara mereka didengar dan keadilan ditegakkan. Dari sudut pandang saya, pejabat yang lupa bahwa rakyat adalah bos mereka dan memilih untuk memusuhi rakyat yang berani bersuara jauh lebih pantas disebut tolol. Melalui pengalaman dan pengamatan ini, saya mengajak pembaca untuk lebih kritis pada pejabat yang tidak menghargai rakyat dan lebih memperhatikan upaya perbaikan sistem yang selama ini lemah dalam menghadapi segala bentuk korupsi.
