Bubarin DPR Katanya Tolol, Lah ?
Jadi ceritanya, ada ide yang lagi rame di medsos: “Bubarin aja DPR!”
Nah, belum lama, salah satu anggota DPR, Ahmad Sahroni, langsung naik darah. Katanya, orang yang pengen bubarin DPR itu “tolol sedunia.”
Wih, berat ya predikatnya.
Bukan cuma tolol nasional, bukan tolol ASEAN, langsung tolol sedunia.
Padahal kalau dipikir, seruan “bubarin DPR” itu kan cuma ekspresi kekesalan rakyat. Kayak orang bilang, “Mending bubarin aja kelas ini kalau gurunya nggak pernah masuk”.
Itu bukan ide final, tapi bentuk protes.
Nah, masalahnya, DPR kita ini sering lupa kalau mereka tuh dipilih buat kerja, bukan buat gampang baper.
Kalau rakyat dianggap tolol cuma karena ngomong, terus gimana dengan DPR yang kadang bikin UU kilat tengah malam tanpa dengerin rakyat? Itu masuk kategori apa? Tolol galaksi?
Mungkin sebenarnya rakyat nggak sungguh-sungguh mau bubarin DPR.
Rakyat cuma pengen punya DPR yang:
nggak cuma ribut pas sidang,
nggak doyan jalan-jalan ke luar negeri pake uang rakyat,
dan nggak gampang ngecap rakyat tolol setiap kali dikritik.
Karena kalau wakil rakyatnya serius kerja, siapa sih yang mau bubarin DPR?
Jadi intinya, rakyat teriak “bubarin DPR” itu lebih ke satire, semacam doa kesal.
Tapi kalau DPR beneran tersinggung, ya jangan-jangan… ada benarnya juga omongan rakyat itu.
Fenomena seruan "bubarin DPR" yang muncul di media sosial mengungkapkan keprihatinan masyarakat terhadap performa anggota dewan perwakilan rakyat. Kekecewaan ini tidak sekadar kritik biasa, tapi merupakan refleksi ketidaksesuaian antara harapan rakyat dengan realitas kerja DPR. Banyak kalangan menganggap DPR lebih sering terjebak dalam rutinitas yang tidak produktif seperti debat panjang tanpa hasil jelas, pengesahan undang-undang secara terburu-buru, serta insiden-insiden penggunaan anggaran negara yang kontroversial. Dalam konteks demokrasi, wakil rakyat seharusnya menjadi jembatan aspirasi masyarakat, mendengarkan dan mengakomodasi kebutuhan mereka. Namun, ketika DPR dianggap tidak responsif dan cenderung defensif terhadap kritik yang dilontarkan, hal ini memicu friksi antara rakyat dan wakilnya. Penggunaan kata "tolol sedunia" oleh salah satu anggota DPR untuk merespons kritik justru memperburuk citra lembaga tersebut. Respon semacam itu dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai keterbukaan dan akuntabilitas yang harus dijunjung tinggi oleh para pemegang jabatan publik. Sebagai warga negara, mengutarakan ketidakpuasan melalui simbolik seperti seruan "bubarin DPR" adalah bentuk protes yang mengandung harapan adanya perubahan dan perbaikan. Publik berharap DPR menjadi institusi yang aktif berkontribusi nyata, bukan sekadar sibuk mempertahankan citra atau kepentingannya sendiri. Misalnya, masyarakat ingin anggota DPR mengurangi perjalanan dinas luar negeri yang dianggap mubazir, fokus pada pembahasan undang-undang yang transparan, dan tidak mudah menstigma pemberi kritik sebagai bodoh. Penting bagi DPR untuk memahami bahwa kritik konstruktif adalah bagian dari dinamika demokrasi sehat. Dengan membuka diri terhadap evaluasi dan masukan, DPR dapat memperbaiki fungsi legislasi dan pengawasan. Jika DPR serius bekerja dan komunikatif, seruan "bubarin DPR" bisa jadi tidak akan pernah muncul lagi karena rakyat merasa perwakilannya benar-benar mendengarkan dan bertindak untuk kepentingan bersama. Jadi, daripada saling menyalahkan, sudah saatnya DPR dan rakyat berdialog secara terbuka dan jujur. Menyikapi setiap protes dengan sikap dewasa akan menghasilkan kemajuan bersama, menjadikan DPR bukan sekadar lembaga legislatif, tapi juga representasi aspirasi rakyat yang dipercaya dan dihormati.
yang tolol itu yg ngatain tolol itu kak 😂😂