Katanya memperjuangkan hak asasi. Tapi masa martabat polisi boleh direndahkan? Beredar video dengan narasi polisi diduga dihina, diludahi saat aksi demonstrasi. Jika benar terjadi, tindakan itu jelas tidak bisa dibenarkan. Polisi juga manusia. Seragam yang dikenakan bukan alasan untuk menghil

Menlu Singapura datang bahas karhutla. Masih mau bilang Indonesia tak diperhitungkan? 🇮🇩 Indonesia bukan penonton di negeri sendiri. Pemerintah telah bergerak menangani karhutla, sementara diplomasi dengan Singapura menjadi langkah memperkuat kerja sama lintas negara. Bukan soal siapa paling

Katanya negara demokrasi. Tapi kok beda pendapat malah dicaci maki? 🤔 Setuju sama pemerintah, dibilang buzzer. Kritik pemerintah, langsung dianggap musuh. Lah, jadi kebebasan berpendapat cuma berlaku buat yang sepemikiran? 😏 Padahal demokrasi itu bukan soal siapa yang paling keras teriak,

Di luar sana, banyak orang berjuang mencari ketenangan. Kita di Indonesia masih bisa ngopi, kerja, sekolah, dan kumpul keluarga dengan aman. Eh, malah ada yang mau bikin rusuh? 😏 Emangnya kalau negara kacau, Rakyat otomatis sejahtera? Indonesia memang belum sempurna, tapi bukan berarti har

Katanya pemerintah cuma diam. Terus pesawat, helikopter, dan puluhan ribu personel itu lagi jalan-jalan? 🤔 Berbulan-bulan karhutla belum juga tuntas. Warga masih menghadapi asap, petugas berjibaku di lapangan, dan masyarakat tentu berhak menuntut hasil. Tapi ada satu hal yang perlu diluruskan

Tapi giliran ada prestasi, katanya bukan kerja Presiden. Lucu juga ya, standar penilaian kita kadang bisa berubah tergantung siapa yang sedang dibicarakan. Padahal negara ini nggak dijalankan satu orang. Ada menteri, kepala daerah, pimpinan lembaga, sampai pejabat yang punya tugas dan kewenan

Karhutla selama ini sering terlihat sebagai perlombaan memadamkan api. Padahal pertanyaan yang lebih penting adalah: bisakah api dicegah sebelum membesar? Pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) membawa pendekatan yang diarahkan lebih preventif. Sebelum keputusan itu dib

Anak Krakatau sebenarnya sudah dipantau. Sejak 2 Juli 2026, statusnya dinaikkan menjadi Level III (Siaga) berdasarkan pemantauan PVMBG. Lalu muncul narasi di media sosial: “Jepang aja bisa prediksi Krakatau.” Padahal yang dilakukan Jepang adalah memantau potensi dampak tsunami setelah erupsi ter

Aksi 27 Agustus kemarin menunjukkan satu hal penting: aspirasi bisa disampaikan, didengar, dan diperjuangkan tanpa harus kehilangan ketertiban. Massa Pati datang membawa tuntutan, melakukan audiensi dengan DPR, mendapat respons, lalu membubarkan diri dengan tertib. Setelah itu, aksi dilanjutkan

Karhutla sering disebut karena cuaca ekstrem. Tapi kalau cuaca cuma memperparah, siapa yang pertama kali menyalakan apinya? Jawabannya nggak selalu sederhana. Kemarau panjang, angin kencang, vegetasi kering, dan lahan gambut memang bisa membuat api lebih cepat menyebar dan jauh lebih sulit di

Belakangan, MUI melalui Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII mendorong penerapan hukuman mati bagi koruptor yang merugikan negara dalam skala besar dan berdampak luas. Usulan ini memunculkan satu pertanyaan penting. Apakah memperberat hukuman otomatis membuat korupsi berkurang? Ada yan

Belum tentu. Sering kali kita langsung menyimpulkan bahwa semakin banyak kasus yang terungkap berarti korupsinya semakin parah. Padahal, jumlah kasus yang berhasil diungkap dan jumlah korupsi yang sebenarnya terjadi adalah dua hal yang berbeda. Coba bayangkan... Dulu hanya ada sedikit CCTV