Pengalaman saya bekerja di beberapa perusahaan sebelumnya menunjukkan bahwa penahanan ijazah dan dokumen pribadi seringkali jadi kendala bagi pekerja. Banyak yang takut untuk berpindah kerja karena harus meninggalkan dokumen penting tersebut. Dengan terbitnya SE Menteri Ketenagakerjaan ini, semua itu harusnya menjadi sebuah titik terang. Larangan menahan ijazah dan dokumen pribadi diberikan untuk melindungi hak pekerja agar bisa bekerja secara bebas dan sejahtera. Dokumen seperti ijazah, KTP, KK, atau buku nikah adalah hak pribadi yang tidak boleh dijadikan alat jaminan pihak perusahaan. Ini juga untuk menghindari praktik-praktik pemerasan terhadap buruh yang selama ini terjadi di beberapa tempat kerja. Dari pemberlakuan SE ini, saya sangat menyarankan agar para pekerja paham benar hak-hak mereka termasuk soal dokumen pribadi. Apabila perusahaan masih menahan dokumen, pekerja berhak melaporkan dan menuntut haknya sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, perusahaan juga perlu membangun kesadaran bahwa kesejahteraan pekerja berbanding lurus dengan fasilitas dan kebebasan yang mereka dapatkan, termasuk dalam hal dokumen pribadi. Secara pribadi, saya merasa lega dengan adanya kebijakan ini karena selama ini banyak cerita viral di media sosial tentang pekerja yang ijazahnya ditahan sebagai bentuk kontrol yang tidak manusiawi. Dengan kondisi ini, pekerja muda dan yang berkompeten akan lebih termotivasi untuk berkarya tanpa rasa takut kehilangan dokumen penting mereka. Kebijakan ini juga dapat memperbaiki iklim kerja di Indonesia sehingga usaha untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja semakin nyata. Semoga semua perusahaan segera mengimplementasikan aturan ini secara benar dan melindungi hak karyawannya sebagaimana mestinya, tanpa mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan dan profesionalisme.