inijabar.com, Kota Bekasi- Pengambilalihan pengelolaan Sumur Gas Jatinegara oleh PT Pertamina EP secara mandiri pada awal 2026 menandai perubahan penting dalam tata kelola migas di Kota Bekasi. Di atas kertas, langkah ini sah secara hukum dan sejalan dengan kewenangan pemegang Wilayah Kerja Migas.
Namun dalam praktiknya, peralihan skema kerja sama operasi (KSO) yang meninggalkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menyimpan potensi “keributan” laten jika tidak dikelola dengan pendekatan sosial-politik yang matang.
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto pun menyatakan dukungan dan menghormati kebijakan Pertamina EP sebagai pemegang wilayah kerja, namun menegaskan pentingnya keberlanjutan manfaat bagi daerah penghasil migas.
“Kami menghormati keputusan Pertamina EP untuk mengelola Sumur Gas Jatinegara secara mandiri. Yang terpenting bagi kami adalah hak-hak daerah tetap terpenuhi dan aktivitas produksi tetap memberikan dampak positif bagi masyarakat Kota Bekasi,” ujar Tri Adhianto, Senin (19/1/2026).
Begitupun dengan Direktur Utama PT Migas Kota Bekasi, Apung Widadi, menghormati keputusan tersebut yang disebutnya merupakan kewenangan pemegang wilayah kerja dan bagian dari dinamika kebijakan pengelolaan energi nasional.
Menurut dia, perubahan skema kerja sama tidak terlepas dari penyesuaian kebijakan bisnis badan usaha milik negara di sektor energi.
Manajemen PT Migas Kota Bekasi memastikan perusahaan tetap beroperasi dengan melakukan efisiensi internal serta membuka peluang pengembangan usaha lain, termasuk pengelolaan sumur rakyat di wilayah lain sesuai dengan kemampuan teknis dan finansial perusahaan.
Sejak penyertaan modal awal pada 2009 sebesar Rp3,15 miliar, PT Migas Kota Bekasi telah menyetorkan kontribusi kepada Pemerintah Kota Bekasi sebesar Rp3,75 miliar hingga 2025. Dengan capaian tersebut, perusahaan telah mencapai titik impas atau break even point.
baca selanjutnya: https://www.inijabar.com/2026/01/pertamina-ambil-alih-kso-rawan-ribut.html
Pengambilalihan pengelolaan Sumur Gas Jatinegara oleh PT Pertamina EP memang menjadi tonggak penting bagi tata kelola migas di Kota Bekasi. Sebagai seseorang yang mengikuti perkembangan sektor energi di daerah, saya melihat keputusan ini punya sisi positif dan juga tantangan yang harus diantisipasi. Dukungan dari Wali Kota Bekasi dan PT Migas Kota Bekasi tentu menunjukkan adanya komunikasi dan harapan agar manfaat dari kegiatan produksi migas tetap berlanjut untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, perubahan skema KSO yang meninggalkan peran BUMD seperti PT Migas Kota Bekasi juga memunculkan kekhawatiran terkait keterwakilan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam mereka sendiri. Dalam pengalaman saya, keberhasilan pengelolaan sumber daya energi daerah tidak hanya ditentukan oleh aspek hukum dan bisnis, tetapi juga sangat bergantung pada pendekatan sosial-politik yang matang. Perlu ada mekanisme dialog yang intensif antara Pertamina, pemerintah daerah, dan masyarakat agar potensi konflik bisa diminimalkan dan manfaat dapat dirasakan semua pihak. Menarik pula catatan bahwa PT Migas Kota Bekasi berupaya melakukan internalisasi efisiensi dan pengembangan bisnis baru, termasuk pengelolaan sumur rakyat. Ini menandakan bahwa BUMD tetap berjuang untuk berkontribusi secara optimal meskipun kewenangan berkurang. Dari sudut pandang saya, inisiatif seperti ini penting supaya BUMD tidak kehilangan perannya dalam pembangunan daerah dan tetap mampu mendukung ekonomi lokal. Selain itu, fakta bahwa kontribusi PT Migas Kota Bekasi sudah mencapai titik impas menunjukkan kinerja yang cukup baik selama ini. Oleh sebab itu, transparansi terkait bagaimana hak dan kepentingan daerah akan dijaga setelah pengambilalihan ini menjadi poin penting yang perlu terus didorong. Secara keseluruhan, kasus ini mengingatkan saya bahwa pengelolaan migas di daerah harus menjadi contoh how strategic natural resources are managed collaboratively between central, regional governments, and state-owned companies. Dengan koordinasi yang baik dan perhatian serius terhadap aspek sosial-politik, diharapkan tidak hanya produksi migas yang meningkat tetapi juga manfaatnya dapat dirasakan luas oleh masyarakat Kota Bekasi.
