Pengalaman pribadi saat menyaksikan aksi Hari Buruh 1 Mei mengungkap situasi yang cukup menegangkan saat seorang anggota Mabes TNI melarang turis asing memotret aksi demonstrasi tersebut. Turis asal Turki yang mencoba mengambil gambar kemudian diminta untuk menunjukkan dokumen administratif seperti paspor. Kejadian ini menimbulkan kebingungan dan reaksi dari mahasiswa serta peserta aksi yang mempertanyakan dasar dan kewenangan larangan tersebut. Situasi ini memperlihatkan ketegangan antara aparat keamanan dan warga serta pengunjung asing di lokasi aksi. Banyak yang bertanya-tanya tentang batasan hak asasi manusia dalam mengabadikan momen publik, terutama pada peristiwa bernuansa politik dan sosial seperti aksi buruh. Secara pribadi, saya melihat perlunya sosialisasi yang lebih jelas mengenai prosedur dan hak terkait pengambilan gambar di ruang publik selama demonstrasi. Pengalaman ini juga mengingatkan saya pada pentingnya dialog terbuka antara aparat dengan masyarakat dan pengunjung asing untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat berujung ketegangan. Akses informasi dan pemahaman hak serta kewajiban masing-masing pihak akan sangat membantu menciptakan lingkungan yang lebih kondusif. Dalam hal ini, penyelenggara aksi dan aparat perlu memberikan penjelasan jelas dan tertulis, terutama kepada turis mengenai aturan yang berlaku selama pelaksanaan aksi. Pengambil gambar, baik jurnalis maupun warga biasa, seharusnya memiliki perlindungan untuk merekam kejadian di tempat umum selama prosesnya tidak mengganggu ketertiban umum. Mengingat aksi Hari Buruh adalah momen penting bagi demokrasi dan kebebasan berekspresi, peristiwa semacam ini harus menjadi pelajaran agar hak dokumentasi tidak disalahgunakan atau dibatasi secara sewenang-wenang.