Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang akhirnya mengabulkan gugatan Direksi PDAM Kota Semarang periode 2024–2029.
Kuasa hukum mereka, Muchtar Hadi Wibowo menilai keputusan hakim menjadi bukti bahwa proses pemberhentian kliennya tidak sesuai prosedur hukum.
“Direksi kerja bagus, bikin PDAM lebih baik kok malah di-PHK,” ujar Muchtar, Rabu 22 April 2026.
Ia menyampaikan rasa syukur atas kemenangan tersebut dan berterima kasih kepada majelis hakim PTUN Semarang.
Muchtar berharap Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti segera menjalankan putusan pengadilan dengan merehabilitasi kedudukan para direksi.
“Kami berharap bu wali kota tidak berlaku zalim kepada Direksi yang telah memenangkan gugatan ini untuk selanjutnya segera merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat sesuai perintah pengadilan,” tegasnya.
Muchtar juga mengingatkan agar tidak ada pembangkangan terhadap putusan hukum.
Ia menilai pemberhentian direksi tidak melalui tahapan semestinya karena tidak pernah ada teguran dari dewan pengawas, wali kota, maupun DPRD.
Bahkan, menurutnya, hasil evaluasi lembaga seperti BPKP dan BPPSPAM menunjukkan kinerja direksi tergolong baik.
“Apa yang dijadikan dasar pemberhentian kami tidak berdasar dan tidak sesuai fakta. Kami menilai bu wali kota telah melanggar kepatutan dan keadilan yang menjadi asas kepastian hukum,” imbuhnya.
Sementara itu, Dewan Pengawas PDAM Kota Semarang Dio Hermansyah menyatakan tetap menghormati putusan pengadilan.
Namun, ia menegaskan proses hukum belum berakhir karena masih ada upaya hukum lanjutan seperti banding, kasasi, hingga peninjauan kembali (PK).
Baca selengkapnya di matasemarang.com
=============================
#Matasemarang #Semarang #KotaSemarang #Beritasemarang #Kejadiansemarang
Kasus pemberhentian Direksi PDAM Kota Semarang periode 2024–2029 yang dimenangkan di PTUN ini menunjukkan betapa pentingnya proses hukum yang adil dan transparan dalam pengelolaan perusahaan daerah. Dari pengalaman saya mengikuti dinamika pemerintahan daerah, proses pemberhentian pejabat atau direksi yang mendadak dan tanpa dasar yang jelas sering menimbulkan ketidakpastian dan kegaduhan publik. Putusan PTUN Semarang ini menegaskan bahwa keputusan administratif harus berlandaskan prosedur yang benar dan evaluasi kinerja yang objektif, seperti hasil dari BPKP dan BPPSPAM yang dianggap positif. Bagi masyarakat Kota Semarang, kemenangan gugatan ini jadi sinyal positif bahwa pemerintah daerah tidak bisa semena-mena dalam mengambil keputusan yang mempengaruhi pelayanan publik, khususnya layanan air bersih dari PDAM. Penting pula bagi Wali Kota Semarang menjalankan putusan pengadilan dengan segera merehabilitasi posisi direksi agar kelangsungan pengelolaan PDAM tetap optimal tanpa gangguan. Sebagai warga yang peduli, saya melihat bahwa putusan ini juga mengingatkan pemerintah dan dewan pengawas untuk selalu melakukan komunikasi dan evaluasi yang transparan secara berkala kepada publik dan pemangku kepentingan. Selain itu, proses hukum yang masih berlanjut seperti banding dan kasasi harus dijalani sesuai ketentuan agar perselisihan bisa diselesaikan secara adil. Dukungan terhadap keputusan PTUN ini sekaligus mendorong kesadaran bahwa hukum adalah fondasi utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Semoga cerita ini jadi pembelajaran berharga bagi semua pihak di Semarang untuk memperkuat tata kelola perusahaan daerah dan menjaga kepercayaan publik.
