Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Silmy Karim tampak keluar dari dalam Gedung Merah Putih KPK dengan menggunakan rompi tahanan KPK berwarna oranye.
Dilansir dari ANTARA, Silmy Karim pada Kamis, 4 Juni 2026 berjalan menuju mobil tahanan dari dalam gedung KPK sekitar pukul 08.36 WIB.
Setelah itu, mantan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Barat Jaya Saputra, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah, serta empat orang lainnya turut memakai rompi oranye KPK.
Mereka diduga menjadi tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.
Sebelumnya, pada 3 Juni 2026, KPK mulanya mengonfirmasi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat. OTT tersebut diketahui merupakan yang ke-11 selama 2026.
Selain itu, OTT tersebut berkaitan dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing, yakni Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).
Dalam operasi yang dilakukan selama 2-3 Juni 2026, KPK menangkap 17 orang yang terdiri atas delapan penyelenggara negara atau aparatur sipil negara, serta sembilan pihak swasta yang berperan sebagai perantara dalam pengurusan dokumen-dokumen keimigrasian.
Beberapa dari 17 orang tersebut adalah Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Barat Jaya Saputra yang sempat menjabat Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian periode November 2024-Oktober 2025, hingga Pelaksana Tugas Dirjen Imigrasi periode Oktober 2024-April 2025 Saffar Muhammad Godam.
Sementara itu, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim menyerahkan diri dengan mendatangi KPK pada 3 Juni 2026.
Baca selengkapnya di matasemarang.com
=============================
Kasus OTT yang menjerat Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim beserta puluhan tersangka lainnya ini menjadi perhatian besar, terutama bagi mereka yang mengikuti perkembangan pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebagai seseorang yang pernah bekerja maupun berurusan di bidang administrasi keimigrasian, saya dapat memahami betapa rumit dan rentannya proses pengurusan dokumen seperti KITAP dan KITAS terhadap praktik korupsi. Pengalaman saya memperlihatkan bahwa proses administratif yang rumit sering membuka peluang bagi oknum-oknum tertentu untuk memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadi. Kasus ini menegaskan pentingnya transparansi dan pengawasan ketat dalam sistem keimigrasian, agar semua proses berjalan adil dan bebas pungutan liar. Melihat berita penahanan Silmy Karim dan pejabat imigrasi lain ini, saya menyarankan masyarakat untuk tetap waspada dan aktif melapor jika menemukan indikasi praktik korupsi. Keterlibatan publik dapat membantu mendorong reformasi birokrasi yang lebih bersih dan profesional. Selain itu, KPK sebaiknya terus memperkuat mekanisme pengawasan di institusi terkait dan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM agar sistem perizinan imigrasi semakin transparan dan berbasis teknologi untuk mengurangi potensi suap maupun kelalaian manual. Akibat OTT ke-11 tahun 2026 ini di Direktorat Jenderal Imigrasi, diharapkan dapat menjadi momentum pembaruan sistem serta penegakan hukum yang tegas. Bagi pegawai pemerintah dan swasta yang terlibat, tentu ini menjadi pelajaran besar tentang pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.
