Wabup Bangka Barat Sisir Jalan Rusak, Bongkar Akar Masalah.
Peninjauan Wakil Bupati Bangka Barat Yus Drahman terhadap sejumlah ruas jalan rusak di Kecamatan Tempilang, Rabu (9/7/2025), membuka fakta bahwa ketimpangan pembangunan infrastruktur masih menjadi persoalan mendasar menjelang pesta adat tahunan di wilayah itu.
Dalam tinjauan bersama Dinas PUPR, Wabup menyoroti akses menuju Pantai Pasir Kuning—lokasi utama perayaan ruahan dan perang ketupat—yang rawan macet akibat jalur sempit dan kondisi jalan yang belum optimal.
Lebih dari sekadar memperbaiki mobilitas, rencana pengembangan jalur alternatif hingga desa Benteng Kota mengindikasikan upaya jangka panjang untuk mengurai kemacetan tahunan yang kerap terjadi. Namun sorotan tajam muncul ketika Wabup menyebut Langgem, dusun yang belum pernah menikmati aspal jalan sejak lama.
“Mereka belum merdeka,” ujarnya, menegaskan urgensi pemerataan pembangunan.
Dengan mengajak langsung instansi teknis ke lokasi, langkah ini diharapkan bukan sekadar simbolik, melainkan dorongan nyata untuk mengatasi ketertinggalan infrastruktur di daerah pedalaman yang selama ini luput dari prioritas.
Baca Selengkapnya di :
www.sorotanbangka.com
#BangkaBarat #InfrastrukturMerata #PestaAdat #PerangKetupat #Langgem
Ketimpangan pembangunan infrastruktur memang menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi Bangka Barat, terutama menjelang acara penting seperti pesta adat tahunan yang memerlukan akses jalan yang lancar dan aman. Langgem, sebagai salah satu dusun terpencil, menjadi simbol ketertinggalan ini karena belum pernah menikmati aspal jalan sepanjang sejarahnya. Hal ini tentu berdampak besar pada mobilitas warga, akses ke ekonomi, serta pelayanan publik. Kemacetan yang kerap terjadi di kawasan Pantai Pasir Kuning menambah urgensi untuk melakukan pengembangan jalur alternatif. Perbaikan jalan bukan hanya soal memperbaiki kondisi fisik, namun juga soal membuka akses yang lebih merata agar seluruh masyarakat merasa mendapatkan pelayanan yang layak. Ketika infrastruktur di daerah pedalaman seperti Langgem diabaikan, hal ini dapat memperparah kesenjangan sosial dan ekonomi yang ada. Langkah Wakil Bupati turun langsung ke lokasi bersama Dinas PUPR menunjukkan komitmen nyata untuk mengidentifikasi akar masalah ketimpangan ini. Melalui pengamatan langsung, instansi terkait diharapkan dapat merumuskan solusi yang tepat dan efektif, tidak hanya berbicara di atas kertas. Hal ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menekankan keterlibatan semua pihak dan pemerataan fasilitas publik. Penting juga untuk melibatkan komunitas lokal dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Masukan dari warga Langgem dan sekitar Tempilang bisa menjadi masukan berharga untuk menentukan prioritas perbaikan jalan dan pengembangan akses transportasi. Dengan begitu, perasaan "belum merdeka" yang diungkapkan Wabup bisa menjadi motivasi bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan pemerataan infrastruktur, sekaligus menunjang pertumbuhan ekonomi dan sosial secara adil. Dalam konteks pesta adat perang ketupat, infrastruktur yang memadai juga berperan vital dalam menjaga kelancaran acara sekaligus keamanan para pengunjung. Oleh sebab itu, pengembangan jalur alternatif hingga desa Benteng Kota menjadi langkah strategis untuk mengurai kemacetan tahunan dan mendukung keberhasilan acara budaya di Bangka Barat. Ini sekaligus dapat menjadi contoh yang baik bagi daerah lain yang menghadapi masalah serupa. Secara keseluruhan, peninjauan jalan rusak oleh Wakil Bupati Bangka Barat menggarisbawahi pentingnya pendekatan langsung dan nyata dalam mengatasi ketimpangan pembangunan infrastruktur. Di samping itu, pemanfaatan data lapangan dan kerja sama lintas sektor menjadi kunci untuk mempercepat pemerataan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di wilayah pedalaman seperti Langgem.
