DPRD Kota Semarang menerima berbagai aspirasi masyarakat terkait kebijakan penerapan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) di Jawa Tengah.
Belakangan ini memang beragam respons masyarakat mencuat dan menjadi perbincangan ramai di ruang publik termasuk media sosial.
Tak sedikit masyarakat yang merasa keberatan atas besaran pajak yang dibebankan. Adapun tujuan dan manfaat kebijakan tersebut dinilai belum tersampaikan secara komprehensif.
Sekretaris Komisi B DPRD Kota Semarang Syahrul Qirom menanggapi adanya dinamika tersebut. Syahrul mendesak pemerintah daerah mengkaji ulang kebijakan tersebut, terutama dalam hal penetapan nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) yang terlalu tinggi.
Selain itu, ia menilai perlu adanya komunikasi publik secara transparan serta mudah dipahami oleh masyarakat yang disampaikan langsung oleh pemerintah.
“Kenaikan opsen PKB ini menimbulkan keresahan masyarakat. Di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil, kebijakan ini memberatkan. Oleh karena itu, pemerintah harus mengkaji kembali kebijakan tersebut serta melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat,” kata Syahrul, Kamis, 26 Februari 2026.
Politikus Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengaku menerima banyak aspirasi dari masyarakat, khususnya para wajib pajak kendaraan bermotor.
Ia menegaskan pentingnya evaluasi serta dialog yang konstruktif agar kebijakan yang diambil tetap berpihak pada keadilan dan kemampuan ekonomi masyarakat.
“Harus ada evaluasi. Selain itu masyarakat juga perlu disosialisasikan atas kebijakan tersebut,” pungkasnya.
Selengkapnya baca matasemarang.com
==============================
#Matasemarang #Semarang #Kejadiansemarang #Beritasemarang #Infosemarang
Dalam pengalaman saya dan banyak pemilik kendaraan di Semarang, kenaikan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) ini memang terasa cukup memberatkan, terutama bagi kalangan menengah ke bawah. Pada awalnya, sosialisasi mengenai tujuan serta manfaat kebijakan ini kurang tersampaikan dengan jelas. Akibatnya, banyak masyarakat merasa tidak mendapatkan informasi yang memadai sehingga menimbulkan keresahan dan kebingungan. Saya pribadi berharap pemerintah daerah dan DPRD dapat mengadakan forum diskusi langsung dengan warga untuk menjelaskan secara transparan terkait perhitungan nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) yang menjadi dasar penetapan pajak. Dengan adanya komunikasi terbuka, masyarakat akan lebih memahami alasan di balik kebijakan ini dan potensi manfaat seperti perbaikan infrastruktur atau pelayanan publik yang berasal dari pajak tersebut. Selain itu, keberagaman kondisi ekonomi masyarakat juga harus menjadi pertimbangan dalam penentuan tarif pajak. Misalnya dengan memberi insentif atau keringanan bagi pemilik kendaraan dengan penghasilan terbatas atau kendaraan yang sudah cukup tua. Pendekatan tersebut dapat membantu menciptakan kebijakan yang lebih adil dan diterima oleh banyak pihak. Sebagai warga yang aktif menggunakan kendaraan bermotor, saya merasa penting adanya evaluasi berkala terhadap kebijakan ini agar tetap sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Di masa pandemi dan ketidakpastian ekonomi, menyesuaikan kebijakan PKB dengan kemampuan rakyat bisa menjadi langkah bijak. Saya percaya, dengan adanya dialog konstruktif antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat, solusi terbaik dapat ditemukan demi kebaikan semua pihak. Dengan demikian, keberlanjutan sosialisasi masif dan kajian ulang yang dilakukan oleh pemerintah dapat membantu menurunkan ketegangan dan memberikan kepastian bagi para wajib pajak kendaraan di Jawa Tengah, khususnya di Semarang.
