#mbg #sppg #keracunan #toraja #siswa
makassarinfoku; Pernyataan salah satu mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Tana Toraja terkait dugaan keracunan massal program Makanan Bergizi Gratis (MBG) menuai kecaman warganet.
Pernyataan tersebut disampaikan saat RDP berlangsung di ruang sidang paripurna DPRD Tana Toraja, Jumat (4/9/2026). Rapat yang dihadiri sejumlah orangtua siswa itu sempat berlangsung tegang.
Dalam pernyataannya, mitra SPPG tersebut melontarkan kalimat yang kemudian menjadi sorotan, yakni: “Kalau sudah tahu basi, kenapa masih dimakan,
Adek?” Ucapan tersebut sontak membuat suasana RDP semakin tegang. Sejumlah orangtua siswa menilai pernyataan itu tidak pantas disampaikan dalam forum yang membahas dugaan keracunan siswa.
Pernyataan tersebut juga kemudian ramai
diperbincangkan di media sosial. Sejumlah warganet mengecam ucapan mitra SPPG tersebut karena dianggap menyudutkan siswa yang diduga menjadi korban setelah mengonsumsi makanan dalam program MBG.
Warganet mempertanyakan bagaimana siswa dapat mengetahui makanan tersebut sudah tidak layak dikonsumsi sebelum menyantapnya, terlebih makanan tersebut disediakan melalui program MBG yang seharusnya memenuhi standar keamanan dan kelayakan pangan.
Saya pernah mengikuti berbagai diskusi terkait program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa daerah, dan permasalahan keamanan pangan memang sering menjadi sorotan utama. Program MBG seharusnya bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan gizi siswa, sehingga kejadian dugaan keracunan massal seperti yang terjadi di Tana Toraja sangat mengkhawatirkan. Dari pengalaman saya, penyedia makanan dalam program ini memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan kualitas dan kebersihan makanan yang disajikan. Jika ada makanan yang sudah basi atau tidak layak konsumsi, bukanlah tugas siswa untuk mengetahuinya terlebih dahulu, melainkan kewajiban penyedia untuk jamin makanan tersebut aman. Ucapan mitra SPPG yang menyalahkan siswa dengan kalimat “Kalau sudah tahu basi, kenapa masih dimakan, Adek?” menunjukkan kurangnya empati dan pemahaman tentang situasi. Seharusnya, pihak penyelenggara program lebih terbuka untuk evaluasi demi perbaikan ke depan. Di media sosial, banyak warganet yang juga mempertanyakan standar keamanan pangan dalam program MBG ini. Mereka menuntut agar pemerintah daerah dan pihak terkait memperketat pengawasan serta meningkatkan komunikasi dengan orangtua dan sekolah. Karena pada akhirnya, tujuan utama program ini adalah memberikan manfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan siswa, bukan malah menciptakan masalah. Sebagai warga yang peduli, saya mendorong agar ada transparansi dalam pelaksanaan program MBG dan adanya mekanisme keluhan yang mudah dijangkau agar setiap masalah terkait gizi dan keamanan makanan dapat cepat ditangani. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap program ini bisa kembali terjaga dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh siswa di Indonesia.
