Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim “menghilang”. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan pihaknya sedang mencari keberadaan yang bersangkutan.
“Tim masih terus melakukan pencarian,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para wartawan di Jakarta, Rabu.
Oleh sebab itu, Budi mengatakan KPK meminta Silmy Karim untuk kooperatif, terutama karena berkaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) di Imigrasi Jakarta Barat.
“Benar, masih dalam rangkaian peristiwa tangkap tangan di Jakbar,” katanya mengonfirmasi.
Sebelumnya, KPK mengonfirmasi melakukan OTT ke-11 pada 2026 di lingkungan Imigrasi Jakbar.
“Benar, ada OTT di Imigrasi Jakbar,” ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kepada ANTARA.
Pada perkembangan berikutnya, KPK mengatakan untuk sementara telah menangkap belasan orang dalam OTT yang dilakukan sejak Selasa (2/6) malam, termasuk Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakbar Ronald Arman Abdullah.
Selain itu, tim KPK pada Rabu ini masih bergerak di lapangan, yakni Bali dan Jawa Barat.
KPK juga telah menyita sejumlah barang bukti seperti mobil, motor, dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, hingga logam mulia emas.
Pada kesempatan berbeda, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan OTT tersebut terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA), yakni kartu izin tinggal tetap (KITAP) dan kartu izin tinggal terbatas (KITAS).
Baca selengkapnya di matasemarang.com
=============================
Kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim memberikan gambaran nyata betapa rumitnya persoalan korupsi di lembaga pemerintahan, khususnya dalam pengurusan izin tinggal bagi warga negara asing (WNA). Berdasarkan informasi yang beredar, KPK berhasil mengamankan sejumlah pejabat dan mengumpulkan berbagai barang bukti, termasuk kendaraan dan mata uang asing yang cukup besar nilainya, menunjukkan bahwa praktik ilegal ini bukan tindakan kecil. Dari pengalaman pribadi dalam mengurus dokumen keimigrasian, proses perizinan memang cukup kompleks dan sering membutuhkan ketelitian ekstra. Sayangnya, situasi seperti ini membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan banyak pihak. OTT KPK ini menegaskan pentingnya transparansi dan pengawasan ketat dalam setiap tahap pengurusan izin, khususnya KITAP dan KITAS yang menjadi perhatian utama. Kewaspadaan masyarakat dan pemohon izin sangat diperlukan agar tidak mudah terjebak pada praktik-praktik korupsi yang merusak sistem birokrasi. Selain itu, keberadaan OTT ini juga menjadi pengingat pentingnya peran serta aktif dari aparat penegak hukum agar proses perizinan menjadi lebih bersih dan profesional. Dalam konteks ini, publik berharap agar pihak yang terlibat dapat bertindak kooperatif dan transparan, sehingga proses hukum dapat berjalan lancar dan adil. Berita ini juga menunjukkan bagaimana KPK terus berupaya menindak tegas setiap indikasi korupsi di berbagai sektor, termasuk imigrasi. Pengalaman ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga integritas dan kepercayaan publik dalam pelayanan publik. Semoga ke depannya, langkah-langkah reformasi dan digitalisasi sistem perizinan dapat diintensifkan agar meminimalisir potensi terjadinya kasus serupa.
