TERNYATA INILAH PENYEBAB PNS DIPECAT DI DHARMASRAYA.
#dharmasraya #asn #beritaviral #pemda
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya akhirnya angkat bicara soal pemberitaan viral terkait pemberhentian seorang ASN bernama Annike Maulana atau Nike. Melalui Plt. Kepala BKPSDM, Ummu Azizah, Pemkab menegaskan bahwa proses pemberhentian tersebut telah dilakukan sesuai aturan dan berdasarkan bukti pelanggaran disiplin kerja.
“Kami sangat kecewa karena berita itu disiarkan tanpa konfirmasi dan klarifikasi resmi kepada pihak pemerintah daerah. Akibatnya muncul persepsi keliru di tengah masyarakat dan merugikan nama baik Pemkab Dharmasraya,” ujar Ummu Azizah, Rabu (30/10/2025).
Menurutnya, ASN yang bersangkutan berulang kali tidak masuk kerja tanpa keterangan sejak tahun 2023 hingga 2025. Pemerintah daerah disebut telah melakukan berbagai bentuk pembinaan dan penegakan disiplin, mulai dari tiga kali surat panggilan, teguran lisan, teguran tertulis, hingga pernyataan tidak puas.
Semua langkah itu dijalankan sesuai dengan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Bahkan, Annike disebut hadir dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada 19 Juni 2025 yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Gabungan dari unsur Inspektorat, BKPSDM, dan Camat Pulau Punjung.
Meski telah dibina, ASN tersebut dinilai tetap tidak menunjukkan itikad baik untuk kembali bekerja. Sebagai bentuk sanksi keras, Pemkab menghentikan pembayaran gaji, namun yang bersangkutan tetap tidak melaksanakan tugas kedinasan.
“Proses pemberhentian telah dilakukan secara prosedural, transparan, dan tuntas melalui aplikasi resmi BKN, yaitu Integrated Disiplin (IDIS), yang sudah dinyatakan 100 persen lengkap secara administrasi,” tegas Ummu.
Dengan klarifikasi ini, Pemkab Dharmasraya berharap masyarakat mendapat gambaran yang utuh dan tidak terpengaruh oleh informasi sepihak. Pemerintah menegaskan, langkah yang diambil merupakan bentuk penegakan disiplin demi menjaga integritas aparatur sipil di lingkungan Pemkab Dharmasraya.
Dari pengalaman saya mengikuti kasus keterlambatan dan ketidakhadiran pegawai negeri sipil, memang penting bagi setiap ASN untuk menjaga disiplin terutama kehadiran di tempat kerja. Menurut informasi resmi dari Pemkab Dharmasraya, Annike Maulana sudah beberapa kali tidak hadir tanpa alasan jelas sejak 2023 hingga 2025. Selama periode itu, berbagai upaya pembinaan sudah dilakukan, termasuk pemanggilan dan teguran bertahap. Bahkan, pembayaran gaji dihentikan sebagai bentuk sanksi karena pegawai tersebut tetap tidak menjalankan tugasnya. Saya juga melihat penggunaan sistem aplikasi resmi BKN yang disebut Integrated Disiplin (IDIS) menjadi langkah transparan dan terstruktur dalam proses pemberhentian. Pentingnya penegakan disiplin seperti ini menurut saya bertujuan untuk menjaga profesionalisme dan integritas ASN di lingkungan pemerintahan, agar pelayanan publik berjalan dengan baik dan adil. Selain itu, dari tulisan yang saya baca tentang peraturan disiplin ASN, setiap pelanggaran serius memang diatur dalam PP Nomor 94 Tahun 2021, sehingga keputusan pemecatan ini bukan tanpa dasar hukum. Ke depan, semoga semua ASN semakin memahami pentingnya kedisiplinan serta prosedur sanksi yang berlaku. Penegakan aturan yang jelas tentu membantu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparatur sipil negara.
