Publik Bone Soroti Tim Ahli di Tengah Masalah Dasar
Bone, Global Terkini- Aktivis sosial Andi Arman menyoroti polemik pengangkatan Tim Ahli Khusus Pemerintah Kabupaten Bone. Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi melukai rasa keadilan publik di tengah berbagai persoalan mendasar yang hingga kini masih dirasakan masyarakat.
Menurut dia, masyarakat belum lupa persoalan tertunggaknya upah tenaga kebersihan DLH Bone yang sempat berbulan-bulan belum terbayarkan hingga memicu keluhan terbuka kepada pemerintah daerah.
Di sisi lain, persoalan layanan kesehatan melalui skema Universal Health Coverage (UHC) juga masih menjadi perhatian publik. Data BPJS Kesehatan menunjukkan tingkat keaktifan peserta JKN di Bone masih berada di bawah syarat minimal UHC Prioritas, sementara tunggakan iuran BPJS Pemkab Bone sebelumnya disebut mencapai ratusan miliar.
“Masyarakat melihat masih ada tenaga kebersihan yang haknya tertunda, persoalan BPJS dan UHC juga belum sepenuhnya selesai, tapi di saat bersamaan justru muncul tim ahli khusus. Wajar kalau publik mempertanyakan prioritas pemerintah daerah,” ujar Andi Arman.
Ia menilai polemik tersebut menjadi semakin sensitif karena muncul di tengah kondisi fiskal daerah yang sedang mengalami tekanan, termasuk penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN dan kebijakan efisiensi nasional melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
“Kalau rakyat diminta memahami kondisi keuangan daerah, maka pemerintah juga harus menunjukkan empati anggaran. Jangan sampai muncul kesan bahwa efisiensi hanya berlaku untuk masyarakat dan ASN di bawah,” tegasnya.
Andi Arman juga meminta pemerintah daerah terbuka menjelaskan urgensi, fungsi, serta ukuran keberhasilan tim ahli khusus agar tidak memunculkan asumsi liar di tengah masyarakat.
“Yang dipersoalkan masyarakat bukan sekadar ada atau tidaknya tim ahli. Tapi soal sensitivitas kebijakan di tengah banyaknya persoalan dasar yang belum sepenuhnya tuntas,” pungkasnya
#fyp #fyppppppppppppppppppppppp #viral #trending #viralvideo @BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA @Andiasman1978
Dalam pengalaman saya mengikuti isu publik di berbagai daerah, pengangkatan tim ahli khusus memang sering kali menimbulkan kontroversi jika tidak dijalankan dengan transparansi yang jelas. Terlebih lagi, ketika masyarakat masih menghadapi masalah mendasar seperti tertunggaknya upah tenaga kebersihan atau persoalan layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan dan Universal Health Coverage (UHC). Sebagai warga yang turut merasakan dampak kebijakan tersebut, saya melihat pentingnya pemerintah daerah untuk maju dengan keterbukaan terkait fungsi dan tujuan dari tim ahli ini. Misalnya, bagaimana tim ahli tersebut secara konkrit akan membantu menyelesaikan persoalan yang masih mengganjal – apakah untuk merancang solusi inovatif dalam pengelolaan anggaran daerah atau membantu percepatan penyelesaian tunggakan iuran BPJS agar layanan kesehatan menjadi optimal. Pengalaman pribadi juga mengajarkan bahwa saat masyarakat merasa kebijakan pemerintah kurang sensitif terhadap kebutuhan dasar, maka kepercayaan publik pun akan menurun. Hal ini dapat memicu kritik yang keras, bahkan protes terbuka seperti yang terjadi dalam kasus tertundanya upah pekerja kebersihan di Bone. Seringkali, efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah dimaknai sebagai beban yang hanya dirasakan masyarakat kelas bawah dan ASN di bawah, sementara birokrasi tingkat atas seakan tidak terdampak. Melalui tulisan ini, saya berharap pemerintah Kabupaten Bone dapat membangun komunikasi publik yang jelas dan melibatkan masyarakat dalam evaluasi kebijakan, khususnya untuk program yang menyangkut kesejahteraan dan layanan dasar. Transparansi mengenai fungsi tim ahli khusus ini sebaiknya dijadikan contoh agar tidak ada ruang bagi asumsi negatif maupun ketidakpastian di masyarakat. Menyelesaikan persoalan dasar seperti upah yang tertunggak dan tunggakan BPJS memang memerlukan prioritas tinggi, sehingga pembentukan tim ahli khusus harus benar-benar dapat menghadirkan solusi yang nyata dan dirasakan manfaatnya langsung oleh publik.
