inijabar.com, Kota Bekasi – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi, memastikan proses penelusuran terhadap 79 unit kendaraan dinas yang tidak ditemukan masih terus berjalan. Sebagian kendaraan itu, diketahui kini berada di tangan sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas).
Kepala BPKAD Kota Bekasi, Yudianto, menjelaskan bahwa aset berupa kendaraan dinas tersebut, saat ini masih dalam proses identifikasi kepemilikan dan pemegang kendaraan
baca selengkapnya;
https://www.inijabar.com/2026/02/soal-79-mobil-dinas-raib-bpkad-blak.html
Pengalaman saya pernah mengikuti proses penelusuran kendaraan dinas di sebuah daerah, sangat penting adanya koordinasi yang kuat antara BPKAD dengan organisasi dan instansi terkait. Kendaraan dinas yang tidak terdata dengan baik bisa menimbulkan masalah administrasi dan potensi penyalahgunaan aset pemerintah. Dalam kasus 79 mobil dinas di Kota Bekasi, fakta bahwa sebagian mobil tersebut berada di tangan organisasi kemasyarakatan menimbulkan kebutuhan untuk penataan yang jelas mengenai status dan pemanfaatan kendaraan tersebut. Jika aset kendaraan pemerintah digunakan oleh pihak lain tanpa prosedur resmi, maka hal ini perlu dievaluasi dan dicari solusi agar transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga. Selain itu, proses identifikasi kepemilikan yang sedang berlangsung oleh BPKAD menunjukkan bahwa penanganan masalah aset daerah memang harus teliti dan berbasis data lengkap. Saya percaya, dengan pendekatan yang berhati-hati, pemerintah dapat mengambil langkah yang tepat untuk mengamankan kembali kendaraan dinas yang hilang dan memastikan bahwa aset daerah benar-benar digunakan untuk kepentingan publik. Bagi masyarakat dan instansi terkait, penting juga untuk ikut mengawasi dan melaporkan bila menemukan kendaraan dinas yang tidak sesuai penggunaannya. Transparansi dan partisipasi masyarakat merupakan kunci dalam pengelolaan aset daerah agar tidak terjadi kerugian negara dan membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.
