Laporan Kosmetik Ilegal Mandek di Polres, BBPOM Ungkap Status Produk
Bone, Global Terkini- Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar menindaklanjuti laporan dugaan peredaran kosmetik ilegal yang sebelumnya disampaikan Ketua Lembaga Perkasa, Andi Arman Rahim.
Lewat keterangan tertulisnya via Whatsapp ke Lembaga Perkasa, BBPOM menjelaskan bahwa dari hasil penelusuran, BBPOM memastikan salah satu produk yang dikenal sebagai “HNK lation” tercatat resmi dengan nama Body Lotion Booster Brightening dan memiliki nomor notifikasi NA18240114447, didaftarkan oleh PT Amanah Kosmetik Indonesia.
Namun, berdasarkan keterangan pihak perusahaan, produk tersebut hanya sempat diproduksi dalam jumlah terbatas sebagai sampel pesanan pihak tertentu dan tidak dilanjutkan ke produksi massal karena tidak ada kelanjutan dari pemesan
BBPOM juga mengungkapkan, produk tersebut telah diajukan untuk pembatalan izin edar sejak 15 April 2025, lantaran tidak diproduksi lebih dari enam bulan.
Selain itu, pada 16–17 September 2025, petugas bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Bone telah melakukan inspeksi terhadap empat sarana distribusi kosmetik.
Sebagai langkah pencegahan, masyarakat diimbau untuk lebih teliti melalui prinsip “Cek KLIK” sebelum membeli produk, yakni memeriksa Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kadaluarsa.
Sebelum melapor ke BBPOM, Lembaga Perkasa lebih dulu melaporkan dugaan kosmetik ilegal ke Polres Bone sekitar bulan Juli 2025, sayang laporan tersebut tidak berjalan dan seakan menguap.
“Kami menduga, diamnya Polres menyimpan misteri dan tanda tanya, apakah ada oknum yang bermain di balik kosmetik-kosmetik berbahaya ini,” kata Arman.
BBPOM Makassar menegaskan, laporan yang disampaikan akan terus diproses sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
#fyp #fyppppppppppppppppppppppp #viral #trending #skincare @Gerindra @POLDA SULSEL @Balai Besar POM di Makassar @Kementrian Kesehataan20252026
Pengalaman saya sebagai konsumen produk kecantikan mengajarkan pentingnya berhati-hati dalam memilih kosmetik, terlebih dengan maraknya isu peredaran kosmetik ilegal seperti yang diungkap BBPOM Makassar. Prinsip "Cek KLIK" menjadi panduan penting untuk memastikan keamanan produk, yakni mengecek Kemasan yang utuh dan tidak rusak, Label yang lengkap dan jelas, Izin Edar yang valid dari BPOM, serta Kadaluarsa yang masih berlaku. Saya sendiri pernah hampir tertipu oleh produk kosmetik yang mengklaim memiliki efek pemutih instan, namun setelah mengecek nomor notifikasi BPOM, ternyata produk tersebut palsu atau tidak terdaftar. Hal ini menimbulkan kekhawatiran karena penggunaan kosmetik ilegal dapat membahayakan kesehatan kulit dan bahkan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Kasus "HNK lation" ini menarik karena meskipun tercatat resmi dengan nomor NA18240114447, produksinya hanya terbatas sebagai sampel dan sudah diajukan pembatalan izin edar karena tidak melakukan produksi massal. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua produk yang beredar dan terdaftar akan terus diproduksi secara massal, dan pengawasan dari BBPOM sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan izin edar. Selain itu, penanganan laporan dugaan kosmetik ilegal yang mandek di Polres Bone menunjukkan adanya tantangan dalam penegakan hukum terkait produk ilegal. Kerja sama antara lembaga pengawas seperti BBPOM, aparat kepolisian, dan Dinas Kesehatan sangat krusial agar kasus-kasus kosmetik ilegal dapat ditindaklanjuti secara tuntas tanpa hambatan. Bagi masyarakat, pengalaman ini menjadi pengingat untuk selalu cek kelengkapan informasi produk sebelum membeli. Jangan mudah tergiur dengan harga murah atau klaim berlebihan tanpa adanya bukti izin edar resmi. Kesadaran dan kejelian dalam memilih produk tidak hanya melindungi diri sendiri dari risiko kesehatan, tetapi juga membantu mendorong industri kosmetik yang sehat dan transparan. Secara pribadi, saya berharap BBPOM terus meningkatkan pengawasan dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya membeli produk kosmetik legal dan aman. Demikian pula, aparat penegak hukum perlu bekerjasama secara sinergis agar laporan dugaan kosmetik ilegal tidak kembali mandek dan ada tindakan tegas terhadap pelaku yang nakal.
